Potret Buruk Pengelolaan Tambang Batubara Di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan dikenal kaya dengan potensi batubara, nomor 3 di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Keberadaannya menyebar di seluruh Kabupaten di Kalsel. Pengerukannya ada yang secara legal, dengan menggunakan ijin KK, PKP2B atau KP yang diterbitkan pemerintah daerah. Namun tidak sedikit yang merupakan tambang illegal.

Semuanya menggunakan metode penambangan secara terbuka, yang berbiaya murah  namun memiliki ongkos ekologi yang sangat besar, termasuk dampaknya terhadap masyarakt di sekitar kawasan,lingkungan dan keberlanjutan alam.

Gambaran Umum Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak di antara 114 19’ 13” – 116 33’ 28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 1 10’ 14” Lintang Selatan dan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan.  Sebelah barat berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengan, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Propinsi Kalimantan Timur.  Luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan   adalah 3.778.383,73 hektar atau hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan.  Wilayah bagian Barat dan Timur Propinsi Kalimantan Selatan dibagi dua oleh  jajaran Pegunungan Meratus.

Secara administratif  Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin meliputi 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Batola, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan dan Tanah Bumbu serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Wilayah Kalimantan selatan banyak dialiri oleh sungai, paling tidak tercatat ada 64 sungai dan anak sungai yang membentuk 15 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS).  Sungai besar dan penting di Kalsel antara lain Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Nagara, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kurau, Sungai Pelilingkau, Sungai Kintap, Sungai Batu Licin, Sungai Sampanahan dan sebagainya.  Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.  

Diatas kertas menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas.   Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kalsel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kalimatan Selatan terus berlangsung, dari data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan  935.900,00 (2002) hutan kalsel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kita kehilangan 140 ha luasan hutan atau  141 kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2007 adalah 884.758,86 ha. Nah bagaimana sekarang?



Keadaan Umum Usaha Penambangan Batubara Di Kalsel (Kebijakan Kuras Habis dan Berorientasi Pasar)

Usaha pemanfaatan sumber daya alam batubara di Kalimantan Selatan saat ini secara resmi (legal) dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, menengah dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. Pengusahaan pertambangan batubara tersebut terdiri dari perusahaan pemegang izin Kontrak Karya (KK), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin KP (Kuasa Pertambangan), pengelola pelabuhan, para trader dan eksportir. Selain yang legal  juga banyak terdapat pertambangan batubara illegal yang aktivitasnya sampai saat ini semakin marak dan semakin menambah carut-marutnya pengelolaan sumberdaya alam tambang batubara di Kalsel.  Dan semua aktivitas pertambangan batubara tersebut dilakukan dengan menggunakan Jaringan Advokasi Tambang
http://www.jatam.org Powered by Joomla! Generated: 11 September, 2011, 12:35 metode penambangan secara terbuka (open pit), sehingga tidak memerlukan teknologi yang rumit dan biaya investasi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah (under ground).  Hal ini dimungkinkan karena
umumnya keberadaan batubara berada pada lapisan tanah permukaan.

Potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang ada di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin dan Tabalong).  Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Association tahun  2001 stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton.  Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton.

Sampai tahun 2008 dari data yang berasal dari Dinas Pertambangan produksi Batubara Kalimantan Selatan dari perusahaan pertambangan batubara pemegang PKP2B mencapai 10.997.283,95 ton, sementara dari  di tahun yang sama data produksi batubara dari para pemegang kuasa penambangan mencapai angka 67. 298.358 ton.

Kalau kita lihat betapa semakin tahun semakin besar jumlah batubara yang dieksploitasi dan telah menempatkan Kalsel sebagai daerah terbesar kedua penghasil batubara di Indonesia.  Namun sebagian besar hasil dari eksploitasi tersebut dieksport ke luar negeri dengan tujuan ke beberapa negara maju.  Disisi lainnya Kalsel (bahkan Indonesia secara umum) tidak mampu memenuhi kebutuhan energi rakyatnya.  Terbukti di Kalsel sendiri Pemerintah (dalam hal ini PLN) belum mampu memenuhi kebutuhan energi listrik secara kontinyu, dimana sering sekali terjadi pemadaman listrik secara bergantian.  Memang senyatanya bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tambang batubara saat ini sangat berorientasi pada pasar dan bukan pada kebutuhan rakyat. Kebijakan yang berorientasi kepada ”modal” dan mengabaikan hak-hak rakyat dan lingkungan hidup.  

Eksploitasi yang dilakukan sebagian besar tidak memberikan dampak kesejahteraan yang nyata di masyarakat, hal ini dapat terlihat dimana kehidupan masyarakat lokal sekitar tambang tidak mengalami kemajuan yang berarti dan bahkan sebagian besar masih terpinggirkan dalam segala hal baik di biding ekonomi, sosial dan budaya termasuk pendidikan

Narasumber :
Oleh Dwitho Frasetiandy, Manager Kampanye WALHI Kalsel